Gelar Townhall Meeting Awal 2026, Dorong Transformasi Kinerja Berbasis Evaluasi Internal dan Integritas

SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto memimpin langsung kegiatan Townhall Meeting Awal Tahun 2026 yang digelar di Aula Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Senin (5/1). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi internal sekaligus refleksi kinerja untuk menyusun arah transformasi organisasi pada tahun 2026.

Townhall Meeting diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, pejabat manajerial dan nonmanajerial, serta pegawai P3K, outsourcing, dan magang.

Dalam arahannya, Kakanwil mengusung filosofi kepemimpinan Jawa “Ngelegono dan Niteni” sebagai pijakan transformasi kinerja. Ngelegono dimaknai sebagai kesadaran diri melalui evaluasi jujur, sementara Niteni diartikan sebagai kemampuan menandai masalah dan belajar untuk melakukan perbaikan nyata.

Haris Sukamto secara terbuka menyampaikan kritik terhadap manajemen internal Kanwil. Ia mengakui bahwa fokus pada pencapaian target eksternal dalam periode sebelumnya berdampak pada terabaikannya kenyamanan internal pegawai. Beberapa persoalan yang disorot antara lain kondisi fasilitas toilet yang kurang layak, pengelolaan parkir yang belum tertib, serta keterbatasan ruang rapat yang dinilai menghambat efektivitas kerja.

Selain evaluasi internal, Kakanwil menegaskan pentingnya transformasi organisasi seiring implementasi Permenkum Nomor 1 dan 2 Tahun 2024. Perubahan nomenklatur menjadi “Kementerian Hukum” dinilai menuntut pergeseran pola pikir aparatur, dari sekadar pelaksana teknis menjadi arsitek kebijakan dan analis hukum yang mampu memberikan nilai tambah strategis.

Sebagai tindak lanjut konkret, Kakanwil menetapkan sejumlah quick wins pembenahan dukungan manajemen. Target tersebut meliputi peningkatan standar kebersihan fasilitas kantor pada minggu kedua Januari 2026, alih fungsi ruang eks Kanwil HAM menjadi ruang rapat yang representatif paling lambat akhir Januari, serta penerapan zonasi parkir yang tertib pada Februari 2026. Selain itu, direncanakan pilot project penerapan AI Legal Analytics untuk mempercepat proses telaah draf hukum guna mengurangi beban kerja perancang, dengan target implementasi pada semester pertama 2026.

Dalam aspek substansi teknis, Kakanwil menginstruksikan penyusunan peta jalan kontribusi Jawa Timur yang berorientasi pada dampak ekonomi. Pada layanan Administrasi Hukum Umum, fokus diarahkan pada pendekatan jemput bola pendaftaran Perseroan Perorangan bagi UMKM. Di bidang Kekayaan Intelektual, penekanan diberikan pada komersialisasi dan monetisasi paten serta merek, bukan sekadar capaian jumlah sertifikat. Sementara pada fungsi pembinaan hukum, diarahkan pada pembangunan budaya hukum substantif di desa dengan indikator kinerja yang terukur.

Menutup arahannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa integritas merupakan harga mati dalam pelaksanaan tugas. Ia menyampaikan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, narkoba, serta pelanggaran disiplin yang dilakukan secara berulang.

Kegiatan Townhall Meeting dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terbuka. Seluruh pegawai diminta menyampaikan kritik, saran, pertanyaan, serta temuan yang dinilai dapat menghambat kinerja organisasi. Selain itu, dilakukan survei internal untuk menghimpun masukan substantif, alternatif solusi, dan komitmen pembenahan, yang selanjutnya akan dikelola dan ditindaklanjuti secara berkala sesuai arah kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.