Kakanwil Kemenkum Jatim Tekankan Integritas dan Ketertiban Administrasi Notaris dalam Momen HUT INI ke-117
Surabaya, 2 Juli 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menghadiri kegiatan Koordinasi dan Pengarahan yang diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Surabaya. Bertempat di Aula A.G. Pringgodigdo, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Surabaya, MPDN Surabaya, serta para notaris dari berbagai wilayah di Kota Surabaya.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyoroti capaian strategis Jawa Timur dalam menyelesaikan pendirian 8.494 Koperasi Merah Putih, termasuk 153 koperasi di Kota Surabaya yang telah sah secara hukum. Ia menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi kado istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-117 Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus menegaskan peran penting notaris dalam mendukung program nasional, seperti percepatan pendirian yayasan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun demikian, Kakanwil juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait masih rendahnya ketertiban administrasi oleh sebagian notaris. Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain penolakan pemeriksaan protokol, nomor reportarium yang tidak berurutan, serta ketidaksesuaian tanda tangan dalam akta. Tak hanya itu, MPDN Surabaya juga melaporkan adanya sembilan perkara yang telah diteruskan ke tingkat wilayah, mencakup pelanggaran berat seperti notaris pailit hingga penyalahgunaan jabatan.
Dari sisi pengawasan etika dan kode perilaku, data Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menunjukkan tren peningkatan pemeriksaan. Pada tahun 2024, terdapat 77 notaris yang diperiksa, dengan 41% di antaranya disetujui sebagai saksi. Sementara pada semester pertama 2025, jumlah notaris yang diperiksa mencapai 35 orang, dengan persetujuan sebagai saksi naik menjadi 60%.
Menyikapi hal tersebut, Haris Sukamto mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Notaris (APN), serta kewajiban laporan akta jaminan fidusia yang baru mencapai 80%. Ia juga mengingatkan pentingnya pengisian kuesioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna menghindari pemblokiran akun AHU Online, yang dapat menghambat layanan hukum.
Menutup arahannya, Kakanwil mengajak seluruh notaris menjadikan momen HUT INI ke-117 sebagai refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme, etika, dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa perlindungan terbaik seorang notaris tidak hanya berasal dari organisasi atau lembaga pengawas, melainkan dari integritas pribadi, kedalaman pemahaman hukum, serta kesadaran bahwa profesi notaris adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
