Kanwil Kemenkum Jatim Raih Penghargaan Satker Tercepat Penerbitan SHR pada Rekonsiliasi TA 2025
Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan anggaran. Dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Februari 2026 dan Stakeholder Day yang diselenggarakan KPPN Surabaya II, Rabu (11/02), Kanwil Kemenkum Jatim meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Tercepat dalam Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) Tahun Anggaran 2025 Kategori Pagu Sedang.
Kegiatan yang digelar di Gedung KPPN Surabaya II tersebut mengusung tema “Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2026”. Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPPN dan seluruh satuan kerja mitra dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun.
Dalam paparannya, Kepala KPPN Surabaya II, Marno, menyampaikan apresiasi atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 yang mencapai nilai 98,3, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 95,55. Pada tahun 2026, KPPN Surabaya II menargetkan rata-rata capaian IKPA dapat melampaui prestasi tersebut melalui penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan anggaran. KPPN Surabaya II mencatat pertumbuhan positif pada peningkatan volume transaksi melalui aplikasi Digipay, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta pemanfaatan Cash Management System (CMS) oleh bendahara satuan kerja. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penghargaan yang diterima Kanwil Kemenkum Jatim menjadi bukti komitmen dalam menjaga ketertiban administrasi, percepatan rekonsiliasi, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Penerbitan SHR yang tepat waktu merupakan bagian penting dalam memastikan kesesuaian data antara satuan kerja dan KPPN, sekaligus mendukung laporan keuangan yang andal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut.
“Penghargaan ini bukan semata-mata soal kecepatan, tetapi tentang komitmen kita menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Ketepatan dan ketertiban administrasi adalah fondasi dari pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Haris.
Ia menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pengelolaan anggaran yang baik akan bermuara pada program dan layanan hukum yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur. Karena itu, kami akan terus memperkuat pengawasan internal dan disiplin pelaksanaan anggaran,” tambahnya.
Melalui momentum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Stakeholder Day ini, Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPPN Surabaya II serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan belanja negara yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.
