Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025
Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengikuti secara daring kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025, Kamis (6/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fajar Wijanarko, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Meirina Saeksi, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Ufi Mayakapti, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya terjalinnya komunikasi yang baik antara tim pemeriksa BPK dengan satuan kerja yang diperiksa. Ia berharap seluruh satker dapat merespons secara cepat dan tepat dalam penyediaan data serta dokumen pendukung pemeriksaan, sehingga proses audit dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola keuangan.
Nyoman juga menegaskan bahwa komitmen pimpinan entitas sangat diperlukan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan merupakan jalan menuju masa depan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan BPK RI.
“Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur siap bersinergi dan berkoordinasi secara optimal dengan tim pemeriksa BPK. Kami berkomitmen untuk menyajikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta tepat waktu sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Haris.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fajar Wijanarko menyatakan bahwa jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur akan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius dan bertanggung jawab.
“Entry meeting ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas. Kami siap melakukan perbaikan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berharap proses pemeriksaan BPK RI dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum.
