SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Asisten Deputi P3KI menggelar koordinasi dan silaturahmi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/5).
Pertemuan ini dihadiri oleh Asdep Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (P3KI) Kemenko Kumhamimipas, Syarifuddin; Kakanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto; Kepala Biro Humas dan TI Kemenko Kumhamimipas, Mamur Saputra; Kadiv Yankum Kanwil Jatim, Raden Fadjar Wijanarko; serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa.
Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan UMKM.
“Selama caturwulan pertama tahun ini, PNBP dari permohonan merek di Jatim mencapai Rp7 miliar. Ini menunjukkan semangat besar pelaku UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan fasilitasi harmonisasi regulasi daerah dan berkoordinasi dengan para notaris agar biaya pendirian akta koperasi bisa diseragamkan,” imbuh Haris.
Sementara itu, Asdep P3KI Syarifuddin menyoroti potensi besar kekayaan intelektual di Jatim, khususnya dari kalangan pesantren.
“Desain industri harus mulai dikenalkan kepada UMKM agar produknya memiliki nilai tambah. Pesantren memiliki potensi besar yang perlu digali lebih dalam,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dalam memfasilitasi pelindungan hukum UMKM. Ia juga menyinggung program unggulan One Pesantren One Product (OPOP) yang setiap tahun melahirkan ratusan produk bernilai jual.
“Meski kami terkendala anggaran, tahun ini kami targetkan 500 produk untuk difasilitasi perlindungan mereknya. Saat ini baru 75 permohonan yang sedang dalam proses,” ujar Endy.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan hukum dan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kekayaan intelektual dan kelembagaan koperasi di Jawa Timur.
