JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12).
Kegiatan nasional ini diikuti oleh para pimpinan tinggi pusat dan wilayah sebagai forum evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus penguatan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 pasca transformasi kelembagaan Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto bersama jajaran mengikuti rangkaian kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Haris didampingi Kadiv P3H, Titik Setiawati dan Kadiv Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko serta Kabag TU & Umum, Meirina Saeksi.
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang menegaskan bahwa pengendalian kinerja tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan reformasi hukum berjalan terukur, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui layanan hukum yang cepat, modern, dan berkeadilan,” tegas Menteri Hukum.
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai pendorong utama peningkatan kualitas layanan hukum. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan pola pikir aparatur.
“Transformasi digital harus menghadirkan kepastian, transparansi, serta kemudahan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam Rakor ini mencakup partisipasi aktif pada sesi pleno serta pembahasan teknis melalui enam komisi yang membahas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Jajaran Kanwil Jawa Timur juga mengikuti evaluasi kinerja Kantor Wilayah melalui mekanisme wawancara oleh tim evaluator sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi momentum refleksi menyeluruh atas capaian Tahun 2025 sekaligus konsolidasi nasional menuju target kinerja 2026.
“Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang, agar Kementerian Hukum dapat melangkah lebih adaptif dan responsif ke depan,” kata Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal juga menegaskan bahwa sinergi antara pusat dan wilayah merupakan kunci keberhasilan transformasi kelembagaan. “Peran aktif Kantor Wilayah sangat menentukan keberhasilan kebijakan nasional. Karena itu, hasil Rakor ini harus segera ditindaklanjuti secara konkret di daerah,” ujarnya.
Keikutsertaan Kanwil Jawa Timur tidak hanya pada sesi pleno, tetapi juga dalam pembahasan teknis melalui enam komisi yang membahas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai bidang tugas.
Selain itu, jajaran Kanwil Jawa Timur mengikuti proses evaluasi kinerja Kantor Wilayah melalui mekanisme wawancara oleh tim evaluator sebagai bagian dari pengukuran capaian dan perbaikan kinerja yang rencananya digelar mulai esok hari (16/12).
"Kami telah mempersiapkan paparan dan data yang diperlukan, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan pimpinan," ujar Haris.
Melalui forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur memperkuat sinergi dengan unit pusat serta menyelaraskan langkah strategis daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan hukum, penguatan akses keadilan, dan penerapan transformasi digital secara berkelanjutan.
Partisipasi aktif Kanwil Jawa Timur dalam Rakor ini menjadi wujud komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendorong reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.
