SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan kesiapan internal dalam menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, usai mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum, Senin, 12 Januari 2026. Apel bersama yang dirangkaikan dengan penyampaian Amanat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra tersebut diikuti jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur secara daring dari Aula Raden Wijaya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto hadir langsung bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko serta pejabat manajerial dan nonmanajerial. Dalam amanatnya, Menteri Koordinator menekankan refleksi kinerja tahun 2025, penguatan peran strategis jajaran hukum dalam mendukung pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta kesiapan aparatur menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai tonggak reformasi hukum nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menegaskan bahwa Kanwil tidak hanya berhenti pada pemahaman normatif, tetapi akan memastikan kesiapan implementasi di tingkat pelaksana. “Kanwil Jawa Timur akan memastikan seluruh jajaran memahami substansi KUHP dan KUHAP baru, bukan hanya sebagai regulasi, tetapi sebagai perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Haris. Ia menambahkan, penyebarluasan amanat dan kebijakan pusat akan dilakukan secara sistematis hingga ke seluruh unit kerja. Penguatan koordinasi internal juga menjadi prioritas agar pelaksanaan tugas berjalan seragam dan selaras dengan arah kebijakan nasional. “Kami akan memperkuat koordinasi dan pengawasan internal agar implementasi kebijakan berjalan konsisten, profesional, dan tetap menjunjung tinggi integritas aparatur,” ujarnya. Selain aspek regulasi, Haris menekankan bahwa integritas dan etika kerja menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, tantangan hukum ke depan semakin kompleks dan menuntut aparatur yang solid, adaptif, serta bebas dari ego sektoral. Apel bersama ini menjadi momentum strategis bagi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur untuk menyelaraskan kinerja awal tahun 2026, mempertegas peran sebagai perpanjangan tangan kebijakan pusat di daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan
