SURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Pembahasan Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hukum di Surabaya, Rabu (1/10). Acara ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, bersama jajaran terkait, serta disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, sebagai tuan rumah.
Komitmen Ciptakan Sinergitas Pembangunan Nasional Bidang Hukum
SURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi serta Pembahasan Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hukum di Surabaya, Rabu (1/10). Acara ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, bersama jajaran terkait, serta disambut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, sebagai tuan rumah.
Dalam sambutannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
“Berdasarkan Perpres Nomor 142 Tahun 2024, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian dan lembaga. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi hukum, perlindungan HAM, sistem pemasyarakatan yang manusiawi, serta layanan keimigrasian yang adaptif,” ujarnya.
Forum ini juga membahas agenda pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Melalui sinkronisasi kebijakan, diharapkan implementasi program prioritas nasional berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menekankan pentingnya peran Kemenko Kumham Imipas sebagai penghubung antar-kementerian dan lembaga. Menurutnya, output utama Kemenko bukan berupa layanan langsung, melainkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan untuk mendukung agenda Presiden.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari jajaran Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, serta perwakilan lembaga terkait. Diskusi mencakup isu strategis seperti harmonisasi regulasi, optimalisasi pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta penanganan permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.
Dengan adanya forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong lahirnya solusi konkret atas berbagai persoalan hukum, dan memastikan arah pembangunan hukum nasional lebih inklusif dan berkeadilan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
