Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Pembentukan Posbankum 100%
SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, memimpin secara daring Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Kabupaten Kediri Hari Kedua, Selasa (21/10).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, Kabag Hukum Kabupaten Kediri, Dwi Sudiartanti, serta 13 Camat di wilayah Kabupaten Kediri.
Dalam rapat tersebut, Dwi Sudiartanti menyampaikan harapan agar Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur terus memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian pendirian Posbankum Desa di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebut kehadiran Tim Kanwil memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih jelas bagi pemerintah daerah.
“Dengan arahan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, kami menjadi lebih jelas dan optimistis bisa mencapai target 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan,” ujar Dwi. Ia juga menambahkan bahwa seluruh camat telah dikumpulkan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap desa segera menindaklanjuti proses pembentukan Posbankum.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Haris Sukamto menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri yang tetap konsisten menjalankan program pembentukan Posbankum meski menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan.
“Saya mengapresiasi semangat Kabupaten Kediri yang tetap fokus mendukung program Posbankum, meskipun dalam situasi sulit karena masih banyak perbaikan fisik kantor. Ini bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat,” tutur Haris.
Ia menegaskan pentingnya percepatan melalui akselerasi dan koordinasi lintas sektor agar pembentukan Posbankum dapat selesai sesuai target. Haris juga mengingatkan bahwa Posbankum Desa bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen nyata untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan keadilan di tingkat akar rumput.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa pelaksanaan Posbankum Desa didukung oleh Kepala Desa dan Lurah yang telah mengikuti serta lulus Peacemaker Training dari Kementerian Hukum. “Mereka adalah juru damai yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan hukum di tingkat desa atau kelurahan. Bersama paralegal yang telah terlatih, mereka menjadi ujung tombak layanan hukum berbasis masyarakat,” ujarnya.
Melalui program Posbankum Desa ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat (community-based justice), di mana setiap warga tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan.
Kegiatan Rakor Monev ini berjalan lancar dan menghasilkan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkum Jatim dan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mempercepat pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, sekaligus memastikan keberlanjutannya sebagai sarana layanan hukum yang efektif bagi masyarakat.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
