Optimalkan Sistem Merit dan Tingkatkan SDM Hukum, 14 Pegawai Kanwil Kemenkum Jatim Ikuti Uji Kompetensi
Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengikuti secara daring Pembukaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum). Kegiatan diikuti dari Aula Raden Wijaya oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setyawati, serta Kabag TU dan Umum Meirina Saeksi.
Pada tahun ini, Kanwil Kemenkum Jatim mengajukan 12 pegawai untuk perpindahan jabatan ke Penyuluh Hukum, 3 pegawai untuk perpindahan jabatan ke Analis Hukum, serta 1 pegawai untuk kenaikan jenjang Analis Hukum. Ketiga kategori tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penguatan manajemen karier ASN berbasis kompetensi.
Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ayu menyampaikan bahwa manajemen ASN wajib menerapkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, termasuk dalam proses perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang.
“Setiap proses pengisian jabatan, baik kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan, harus mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penilaian kompetensi hari ini menjadi instrumen objektif untuk memastikan hal tersebut,” tegas Ayu.
Ayu juga menekankan peran strategis dua jabatan fungsional ini. Analis Hukum berperan dalam kajian, pemetaan regulasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Sementara itu, Penyuluh Hukum menjadi ujung tombak peningkatan budaya sadar hukum di masyarakat melalui edukasi, kemitraan, dan diseminasi informasi hukum.
Penilaian kompetensi, yang berlangsung pada 24–27 November 2025, dilaksanakan secara hybrid. Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum telah mengantongi akreditasi “A” dari BKN.
“Akreditasi ini bukan sekadar pengakuan, tetapi pengingat bahwa kualitas penilaian harus selalu dijaga. Karena penilaian kompetensi menentukan arah karier seorang ASN,” ujar Ayu.
Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto memberikan dukungan penuh bagi pegawai Kanwil Jatim yang mengikuti proses penilaian.
“Kami bangga karena rekan-rekan berkenan meningkatkan potensi diri. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memperkuat kualitas SDM hukum yang profesional dan berintegritas,” ujar Haris.
Ia menambahkan bahwa jabatan fungsional kini menjadi tulang punggung birokrasi modern.
“Transformasi birokrasi mendorong kita bekerja lebih berbasis kompetensi, bukan rutinitas. Karena itu, saya berharap seluruh peserta dari Kanwil Jatim mengikuti proses ini dengan sungguh-sungguh, jujur, dan menunjukkan kemampuan terbaik,” imbuhnya.
Dengan dibukanya kegiatan penilaian kompetensi secara resmi, Kanwil Kemenkum Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas SDM hukum, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum serta agenda pembangunan nasional.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
