Kanwil Kemenkum Jatim Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Kas
SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah diselesaikan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam Exit Meeting yang digelar pada Jumat (21/11) di Ruang Hayam Wuruk.
Pemeriksaan interim BPK berlangsung pada 13–21 November 2025 dan mencakup evaluasi pengelolaan kas, belanja, aset, serta uang pihak ketiga di lingkungan Kanwil Kemenkum Jatim dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. Kakanwil Haris Sukamto menekankan bahwa pembenahan tata kelola kas menjadi prioritas utama.
“Kami berkomitmen menertibkan administrasi kas secara menyeluruh, mulai dari pembukuan bendahara, rekonsiliasi data, hingga penguatan kualitas pelaporan keuangan. Seluruh temuan BPK menjadi bahan perbaikan yang akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan telah berlangsung secara transparan, dan seluruh data serta dokumen pendukung telah disampaikan kepada BPK. Menurutnya, ketidaktertiban yang muncul tidak terlepas dari dinamika transisi organisasi pada 2025, terutama terkait penataan SDM dan penyesuaian proses kerja. Meski demikian, Haris memastikan jajarannya akan memperbaiki seluruh aspek yang terdampak.
Haris memastikan bahwa tindak lanjut telah mulai dilakukan, termasuk penataan kembali mekanisme pelaporan, peningkatan pengawasan internal, dan koordinasi intensif dengan tim teknis.
“Kami siap memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkum di wilayah Jawa Timur. Masukan BPK menjadi dorongan bagi kami untuk lebih tertib dan profesional,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, Kanwil Kemenkum Jatim menargetkan perbaikan tata kelola kas dapat diselesaikan sebelum pemeriksaan lanjutan BPK, demi mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kemenkum TA 2025 yang lebih akuntabel dan reliabel.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
