Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Harus Berjalan Beriringan dengan Edukasi Masyarakat
SURABAYA – Tantangan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah tidak hanya sebatas teknis pelatanannya saja. Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menekankan pentingnya edukasi masyarakat terhadap prinsip dasar kekayaan intelektual.
Hal itu disampaikan Haris dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview sebagai bagian dari pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Jawa Timur bersama Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (24/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Raden Wijaya ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara nasional.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris DJKI, Andrieansjah; Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Wijanarko beserta tim; Kepala Bagian P2L DJKI, Nuralia; tim kerja DJKI; Konsultan Independen dari PT Populix Informasi Teknologi; serta perwakilan instansi pemerintah, sentra KI, UMKM, dan para pemohon KI di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian P2L DJKI, Nuralia menyampaikan bahwa pelaksanaan Survei IKM ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 serta Permen PANRB No. 9 Tahun 2024. Survei dilaksanakan melalui dua metode, yakni secara daring melalui aplikasi permohonan KI, dan metode mandiri yang melibatkan konsultan independen untuk wawancara daring dan tatap muka.
“Survei ini menyasar responden dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha, kreator, inventor, akademisi, hingga unsur pemerintah. Tujuannya untuk menggali secara komprehensif pengalaman dan kepuasan mereka terhadap layanan KI,” ujar Nuralia.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat relevan, mengingat Jawa Timur baru saja dinobatkan sebagai wilayah dengan Capaian Kinerja Kekayaan Intelektual Terbaik I Nasional pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual.
“Bagi kami, pelayanan KI tidak hanya sekadar memenuhi indikator, tetapi menjadi cermin kepercayaan publik. Kami terus berupaya agar layanan kami inklusif, cepat, tepat, dan edukatif,” tegas Haris.
Ia juga menekankan pentingnya forum semacam ini untuk menjaring aspirasi masyarakat dan edukasi kekayaan intelektual. Serta mengusulkan agar DJKI dapat memberikan dukungan lebih dalam bentuk anggaran dan sarana-prasarana demi peningkatan layanan di daerah.
Sekretaris DJKI, Andrieansjah, menambahkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu dari tiga wilayah sampling Survei IKM tahun ini, dengan pertimbangan tren permohonan KI yang terus meningkat. Berdasarkan data, jumlah permohonan dari periode September 2024–Maret 2025 mengalami kenaikan 32,31% dibandingkan periode sebelumnya, dari 27.226 menjadi 36.022 permohonan.
"Survei ini bukan hanya pengukuran, tapi juga instrumen evaluasi untuk menentukan strategi perbaikan layanan publik. Kami ingin menjadikan DJKI lebih responsif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan pelayanan KI yang lebih adaptif, inklusif, dan berkualitas, baik di pusat maupun daerah. Hasil survei akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran ke depan.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
