SURABAYA – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini turut dihadiri Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, para Kepala Divisi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jatim.
Pemprov - Kemenkum Jatim Perkuat Sinergi Hukum untuk UMKM, Desa, dan Indikasi Geografis
SURABAYA – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini turut dihadiri Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, para Kepala Divisi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jatim.
Kakanwil Haris Sukamto menjelaskan, audiensi ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum dalam Rakor Pengendalian Kinerja terkait optimalisasi kinerja Kanwil pada semester II 2025. “Kami ingin mendorong pemanfaatan Bakorwil untuk mendukung pelayanan hukum bagi UMKM melalui Legal HUB, apalagi di lokasi tersebut sudah ada East Java Super Corridor (EJSC),” ujarnya.
Selain itu, Haris menekankan pentingnya pengawalan hukum bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), serta menggagas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan yang dapat disinergikan dengan Mahkamah Desa maupun Rumah Restoratif Justice. Ia juga meminta dukungan Pemprov untuk memperkuat program pendaftaran produk Indikasi Geografis (IG) yang potensinya sangat besar di Jatim.
Sekdaprov Jatim, Adi Karyono, menyambut positif gagasan tersebut. Ia menyatakan Pemprov saat ini tengah mengaktivasi KD/KMP pasca pembentukan, dan siap melibatkan Kemenkum dalam pengawalan program. “Legal HUB di Bakorwil bisa menjadi legacy baru. Kami mendukung jika ada MoU, asal layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Adi.
Adi juga menegaskan dukungan terhadap pembentukan Posbankum desa, dengan harapan ada surat arahan dari pusat yang dapat diteruskan oleh Gubernur ke Bupati/Wali Kota. “Kami siap mendukung target IG dengan memanfaatkan balai penelitian yang ada di Jatim,” tambahnya.
Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Jatim bersama Pemprov Jatim berkomitmen memperkuat akses hukum, pemberdayaan masyarakat desa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berbasis kesadaran hukum.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
