SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur bersama dua kanwil lainnya, Kanwil Ditjenpas dan Kanwil Ditjenim menandatangani perjanjian penggunaan bersama dan penggunaan sementara atas Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka masa transisi kelembagaan, Jumat (31/1).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Raden Wijaya, Kanwil Kemenkum Jawa Timur, dan dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kadiyono, Kakanwil Ditjen Imigrasi Pamuji Raharja, serta sejumlah pejabat terkait.
Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan Nomor SEK1.PB.01.01 Tahun 2025 // SEK-PB.03.01-1 Tahun 2025 tentang Tata Kelola BMN pada Masa Transisi, serta Surat Edaran Sekjen Kementerian Hukum Nomor SEK-1.OT.01.01 Tahun 2025 mengenai tindak lanjut masa transisi.
Dalam perjanjian tersebut, BMN berupa peralatan mesin, rumah negara, dan kendaraan dinas akan digunakan sementara oleh pihak yang membutuhkan hingga semester I Tahun 2025. Penggunaan sementara ini juga menjadi dasar bagi pengguna sementara untuk mengajukan anggaran terkait pengamanan dan pemeliharaan aset tersebut.
Sementara itu, untuk tanah dan bangunan kantor yang digunakan bersama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM, dan Kementerian Hukum, dibuat perjanjian penggunaan bersama. Skema ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran, sehingga kementerian terkait tidak perlu membangun atau menyewa gedung baru.
Alih status penggunaan BMN baru akan dilakukan setelah proses audit BPK pada Juni 2025. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan pengelolaan BMN selama masa transisi dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. (Humas Kemenkum Jatim)
