SURABAYA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung agar Jawa Timur bisa menjadi pusat pembinaan hukum nasional. Langkah ini akan memperkuat kapasitas layanan penyelesaian sengketa dan konsultasi hukum di tingkat desa/kelurahan.
Hal itu disampaikan Supratman saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur, yang kini telah terbentuk 100% di 8.494 desa dan kelurahan bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria beserta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis malam (11/12).
Selain Peresmian Posbankum, Supratman juga membuka Pelatihan Peacemaker dan Paralegal se-Jawa Timur. Supratman menjelaskan bahwa capaian ini membuktikan bahwa Jawa Timur dapat menjadi wilayah yang menjamin kepastian hukum bagi warganya.
Untuk itu, dia sangat setuju dengan usulan Gubernur Jatim untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat pembinaan hukum nasional. Mengingat, sudah dibuktikan dengan keberhasilan pembentukan Posbankum di seluruh desa/ kelurahan di Jatim.
"Kami tentunya sangat mendukung usulan Gubernur untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang sekaligus pusat pelatihan peacemaker dan paralegal secara nasional," ucap Supratman.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak bersejarah, mengingat Jawa Timur memiliki 7.717 desa dan 777 kelurahan, dengan wilayah geografis dan sosial yang sangat beragam.
Pada awal program, Posbankum yang terbentuk baru mencapai 278 lokasi. Namun, berkat kolaborasi intensif antara Kanwil Kemenkum Jatim, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat desa, serta organisasi bantuan hukum, pembentukan Posbankum berhasil meningkat pesat hingga mencapai 100% pada 3 Desember 2025.
"Lima daerah tercepat yang menyelesaikan pembentukan Posbankum adalah
Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik," terangnya.
“Tidak ada lagi satu pun desa atau kelurahan di Jawa Timur yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dasar,” ujar Haris Sukamto dalam laporan resminya.
Saat ini Jawa Timur memiliki 16.988 paralegal Posbankum, 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan intensif, dan 117 Kepala Desa/Lurah berstatus Non Litigation Peacemaker (NLP).
Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Posbankum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di seluruh desa/kelurahan merupakan bagian dari penguatan fondasi keadilan, terutama menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan demografi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara”.
Gubernur menyampaikan bahwa akses keadilan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial, terlebih ketika banyak persoalan hukum sesungguhnya berakar dari dinamika di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan peacemaker dan paralegal disebut penting sebagai “penjaga harmoni sosial”.
“Keadilan tidak boleh hanya hadir di kota besar. Perlindungan hukum tidak boleh menjadi hak yang hanya dinikmati sebagian warga,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Capaian 100% ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Biro/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi, Para Kepala Desa/Lurah, Paralegal serta kelompok masyarakat sipil.
Kanwil Kemenkum Jatim menegaskan komitmennya untuk terus melakukan:
pembinaan, evaluasi, peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, agar Posbankum tetap menjadi pusat edukasi, konsultasi, dan penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan masyarakat.
Dengan peresmian Posbankum di 8.494 desa/kelurahan dan dimulainya pelatihan Peacemaker dan Paralegal, Jawa Timur menegaskan dirinya sebagai provinsi pelopor dalam pemerataan akses keadilan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model nasional dalam memperkuat negara hukum sampai ke level paling dekat dengan rakyat.
