JAKARTA — Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) melanjutkan agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 pada Rabu (30/7/2025) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum. Fokus utama pada hari kedua kegiatan adalah pembahasan isu-isu strategis melalui forum diskusi komisi.
Kakanwil Kemenkum Jatim Pimpin Pembahasan Layanan AHU
JAKARTA — Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) melanjutkan agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 pada Rabu (30/7/2025) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum. Fokus utama pada hari kedua kegiatan adalah pembahasan isu-isu strategis melalui forum diskusi komisi.
Seluruh Pimpinan Tinggi Pratama dari unit utama dan kantor wilayah, Kabag PPL, Kabag TU-Umum, serta seluruh Kepala UPT hadir dalam kegiatan ini. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur turut aktif berkontribusi, terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Haris Sukamto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum R. Fadjar Wijanarko, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati, serta Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya Hendra Andi Satya Gurning.
Peserta Rakordal dibagi ke dalam tiga komisi utama, masing-masing terbagi lagi ke dalam subkomisi A dan B sebagai berikut:
Komisi 1 (Dukungan Manajemen): membahas perencanaan, BMN, keuangan, SDM, kerja sama, pengelolaan umum, dan teknologi informasi.
Komisi 2 (Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum): fokus pada evaluasi peraturan, pembinaan hukum nasional, litigasi, dan penguatan BHP.
Komisi 3 (Pelayanan Hukum): membahas layanan AHU, serta layanan kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis.
Kakanwil Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, didapuk menjadi Ketua Komisi 3A yang membahas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Di bawah kepemimpinannya, diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat penyelesaian permasalahan layanan AHU dan memastikan ketercapaian target kinerja.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H Kanwil Jatim tergabung dalam Komisi 2, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala BHP Surabaya mengikuti pembahasan di Komisi 3B.
Diskusi komisi dilakukan secara paralel di ruang kelas yang telah ditentukan dan didampingi oleh pengarah, liaison officer (LO), notulen, dan tim dokumentasi. Sebelumnya, peserta juga mengikuti pemaparan dari narasumber eksternal yang menghadirkan materi penguatan manajemen mulai dari Kementerian PAN-RB terkait SAKIP, BPKP terkait penguatan SPIP; serta DJKN Kementerian Keuangan terkait proses likuidasi aset.
Rangkaian kegiatan juga mencakup sesi motivasi kerja serta uji kompetensi teknis bagi para Pimpinan Tinggi Pratama.
Sebagai penutup, Menteri Hukum dijadwalkan menyampaikan hasil pembahasan komisi secara panel, dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal dan pemberian penghargaan bagi unit kerja berprestasi.
Rakor ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi antarunit kerja serta mendorong percepatan capaian kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola yang profesional dan akuntabel di lingkungan Kemenkum.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
