Surabaya, 7 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Divisi Pelayanan Hukum turut berpartisipasi dalam Rapat Virtual Direktorat Perdata yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2025 ini membahas berbagai agenda strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perdata dalam bidang pelayanan hukum.
Kanwil Kemenkum Jatim Dukung Penguatan Pengawasan Fidusia dan Optimalisasi Layanan Digital Hukum
Surabaya, 7 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Divisi Pelayanan Hukum turut berpartisipasi dalam Rapat Virtual Direktorat Perdata yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2025 ini membahas berbagai agenda strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perdata dalam bidang pelayanan hukum.
Rapat yang digelar melalui aplikasi Zoom Workplace tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, R. Fadjar Widjanarko.
Dalam forum tersebut, Direktorat Perdata menyoroti sejumlah hal penting, salah satunya penguatan pengawasan terhadap layanan fidusia, khususnya bagi notaris dengan jumlah penerbitan akta yang sangat besar. Setiap penerbitan akta fidusia akan terus dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini juga menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Fidusia yang kini memasuki tahap lanjutan.
Selain itu, turut dibahas pembaruan layanan apostille dan legalisasi yang kini menggunakan format blangko baru sesuai nomenklatur organisasi Kementerian Hukum. Adapun sisa blangko lama akan dibuatkan Berita Acara (BA) sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.
Direktorat Perdata juga menyampaikan rencana peluncuran ulang aplikasi SIMPALNOT, yang akan memudahkan proses pemutakhiran data notaris. Dalam mekanisme terbaru, terdapat penyederhanaan dokumen persyaratan dengan penghapusan beberapa kelengkapan administratif seperti SKCK dan medical check-up, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi.
Rapat turut menegaskan keberlanjutan program PMPJ (Pemantauan Majelis Pengawas Jasa Notaris) yang akan terus dilaksanakan secara berkala. Kantor notaris dengan tingkat risiko tinggi, berdasarkan hasil pengisian kuesioner, berpotensi menjadi objek audit lapangan (onsite audit) untuk menjamin integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas jabatan notaris.
Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Perdata juga mengusulkan adanya penambahan alokasi anggaran guna memperkuat pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan hukum. Dukungan anggaran dinilai sangat penting agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal sesuai rencana kerja dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, R. Fadjar Widjanarko, menyampaikan bahwa Kanwil akan segera menindaklanjuti arahan Ditjen AHU melalui langkah-langkah implementatif di tingkat wilayah.
“Langkah konkret yang akan kami lakukan antara lain pemantauan terhadap notaris berisiko tinggi, pembaruan data notaris melalui SIMPALNOT, serta pendataan penggunaan blangko apostille baru agar seluruh kebijakan pusat dapat terlaksana secara selaras dan berkesinambungan di daerah,” ujarnya.
Secara keseluruhan, rapat berlangsung dengan lancar dan interaktif. Kanwil Kemenkum Jatim berkomitmen mendukung arah kebijakan Ditjen AHU dalam memperkuat pengawasan notaris, mempercepat transformasi digital layanan hukum, serta menyederhanakan prosedur administrasi demi peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
