Kanwil Kemenkum Jatim Fasilitasi Penyusunan 10 Rancangan Perwali Batu Bidang Kesehatan

KOTA BATU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur memfasilitasi penyusunan sepuluh Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Batu di bidang kesehatan yang digelar di Samara Hotel & Resort, Kota Batu, Kamis (4/12).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakanwil, tim perancang peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu.

Sepuluh rancangan peraturan yang dibahas meliputi penguatan tata kelola dan kebijakan layanan kesehatan, di antaranya terkait manajemen pejabat pengelola dan pegawai BLUD, tata kelola dan pengawasan BLUD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), rencana strategis, pengadaan barang dan jasa, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, penyelenggaraan UPKDK, hingga Rencana Aksi Daerah penanggulangan stunting dan tuberculosis.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto menegaskan pentingnya keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan regulasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen untuk melaksanakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan,” kata Haris.

Haris menekankan bahwa rancangan peraturan yang dihasilkan harus memastikan kualitas substansi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

“Produk hukum yang nanti diundangkan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan norma, tetapi harus berkualitas, komprehensif, dan berdaya guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Lebih jauh, Haris berharap forum fasilitasi dapat menjadi ruang produktif untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan kesehatan melalui penguatan landasan hukum.

“Harapan kami, forum ini dapat menghasilkan produk hukum yang mampu mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Batu. Kemenkum Jatim berkomitmen mendukung terwujudnya hukum yang harmonis, humanis, dan berkeadilan serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Batu,” tuturnya.

Kegiatan pendampingan penyusunan regulasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola kesehatan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.