Kemenkum Jatim Hadirkan Enam Perwakilan dalam Pembukaan Peacemaker Justice Award 2025
DEPOK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mengirimkan enam perwakilan kepala desa dan lurah untuk mengikuti rangkaian Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang resmi dibuka oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej, pada Senin (24/11/2025) di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat. Pembukaan kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta terpilih dari seluruh Indonesia hasil seleksi ketat dari 1.023 kepala desa dan lurah.
Adapun enam perwakilan dari Jawa Timur beserta wilayah tugasnya adalah: 1. Itah Purnamawati – Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan 2. Linda Ernaningtiyas – Kepala Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang 3. H. Mohammad Safii – Kepala Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi 4. Sujono – Kepala Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro 5.Ir. Purwanto – Kepala Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto 6. Fery Irawan – Lurah Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Kehadiran mereka mewakili komitmen Jawa Timur dalam menguatkan peran Non Litigation Peacemaker (NLP) sebagai mediator di tingkat desa dan kelurahan. Para peserta ini sebelumnya telah mengikuti Peacemaker Training pada Juni 2025 dan dipilih melalui proses seleksi berlapis mulai dari tingkat provinsi hingga nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej menegaskan bahwa kepala desa dan lurah adalah ujung tombak akses keadilan yang cepat, sederhana, dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian sengketa non-litigasi sangat selaras dengan budaya musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Eddy menambahkan bahwa paradigma hukum Indonesia kini semakin mengarah pada pemulihan keadilan (restorative justice), sehingga peran kepala desa dan lurah dalam mediasi menjadi semakin strategis untuk menjaga keharmonisan sosial.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan apresiasinya kepada enam perwakilan Jatim yang mengikuti PJA 2025. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka sejalan dengan slogan yang selama ini ia tekankan, yakni “Jatim Hebat: Hukum Semakin Kuat, Ekonomi Bangkit Melesat.”
Menurut Haris, penguatan peran Non Litigation Peacemaker adalah bentuk nyata bahwa penguatan hukum di tingkat akar rumput akan berkontribusi besar terhadap ketenteraman sosial, yang pada akhirnya menciptakan ruang ekonomi yang produktif.
“Kami mendorong para kepala desa dan lurah di Jawa Timur untuk aktif mengambil peran sebagai penjaga harmoni masyarakat. Ketika stabilitas sosial terjaga, aktivitas ekonomi akan tumbuh, dan inilah makna Jatim Hebat yang ingin kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Soebandi, menegaskan bahwa hasil perdamaian tingkat desa memiliki kekuatan hukum tetap setara dengan putusan pengadilan. Hal ini memberikan keyakinan kepada para peacemaker bahwa penyelesaian sengketa berbasis mediasi memiliki legitimasi penuh di mata hukum.
Rangkaian kegiatan PJA 2025 berlangsung selama tiga hari hingga 26 November, meliputi audisi seleksi 10 besar, kunjungan ke Mahkamah Agung, penguatan peran NLP, hingga penentuan Peacemaker Terbaik 2025 oleh Dewan Pakar. Kemenkum Jatim berharap enam perwakilan dari Jawa Timur dapat memberikan performa terbaik dan membawa manfaat bagi penguatan budaya damai di masyarakat.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
