Penguatan Reformasi Birokrasi dan Layanan Hukum Jadi Fokus Strategis di Jawa Timur
Surabaya - Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan hukum di Jawa Timur menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis yang digelar di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkum Jatim pada Kamis (2/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto, Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis Carman Ansari E A R Latief, Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kadiv Yankum Raden Fadjar Widjanarko, Kadiv P3H Soleh Joko Sutopo, serta jajaran pusat dan wilayah guna membahas capaian, tantangan, serta langkah tindak lanjut ke depan.
Dalam paparannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai _template_ pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan hukum. Ia menyampaikan bahwa karakteristik wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta jiwa menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan hukum.
“Jawa Timur ini adalah barometer. Ketika Jawa Timur bergerak, maka Indonesia juga ikut bergerak. Karena itu, menghadirkan hukum yang berkeadilan dan pelayanan yang berkualitas harus menjadi komitmen bersama,” tegas Haris.
Ia juga menyoroti bahwa kinerja jajaran terus menunjukkan tren positif, baik dalam capaian reformasi birokrasi, kontribusi PNBP, hingga pengembangan inovasi layanan seperti legal hub. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait keterbatasan anggaran, kendala sistem aplikasi dalam pencairan anggaran bantuan hukum, serta infrastruktur digital yang belum optimal.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Bidang Isu-Isu Strategis Carman Ansari E A R Latief, memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih. Ia menilai pembentukan pos bantuan hukum yang tersebar luas merupakan langkah konkret dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Capaian ini luar biasa, terutama pos bantuan hukum yang sudah berbasis data _by name_, _by address_, dan _by phone_. Ke depan, yang kita dorong bukan hanya seremonial, tetapi bagaimana data paralegal dan layanan ini benar-benar hidup dan dirasakan masyarakat,” ujar Carman.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam mendukung reformasi birokrasi, termasuk penyelesaian kendala akses data dan sistem yang masih menjadi hambatan di lapangan. Carman menegaskan bahwa komunikasi antara pusat dan wilayah harus diperkuat agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto, menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Kita tidak boleh bekerja hanya karena tren, tetapi harus berbasis aturan. Jadilah bukan sekadar orang penting, tetapi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Integritas adalah nilai tertinggi yang harus kita jaga,” ungkap Sucipto.
Ia juga mendorong penguatan peran kantor wilayah, termasuk optimalisasi fungsi layanan di daerah seperti Bakorwil, guna memperluas jangkauan layanan hukum. Selain itu, ia mengusulkan perlunya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan, serta peningkatan pembinaan terhadap notaris yang masih menghadapi kendala jangkauan dan pendataan.
Hal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Dengan berbagai capaian yang telah diraih serta komitmen untuk terus berbenah, diharapkan layanan hukum yang diberikan semakin adaptif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
