12 Pejabat Fungsional Dilantik, Perkuat Layanan dan Penyuluhan Hukum di Jawa Timur
Surabaya - Penguatan layanan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat kembali diperkuat melalui pelantikan dan pengambilan sumpah 12 pejabat fungsional yang digelar di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkum Jatim pada Kamis (2/4). Hal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat di Jawa Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jatim Haris Sukamto, Kadiv Yankum Raden Fadjar Widjanarko, Kadiv P3H Soleh Joko Sutopo, serta jajaran lainnya. Sebanyak 12 pegawai resmi dilantik, terdiri dari 3 Analis Hukum Ahli Pertama dan 9 Penyuluh Hukum Ahli Pertama.
Dalam sambutannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi para pejabat yang baru untuk memasuki fase baru dalam pengabdian dengan tanggung jawab yang lebih besar.
“Ini adalah titik balik bagi saudara semua. Jabatan ini bukan hanya soal kompetensi, tetapi amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan,” tegas Haris.
Ia menambahkan bahwa peran pejabat fungsional, khususnya analis hukum dan penyuluh hukum, sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum di Jawa Timur. Tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pemberi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan.
“Dengan bertambahnya tanggung jawab, saudara harus mampu memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Haris menekankan bahwa penyuluh hukum memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat di 38 kabupaten/kota. Di tengah keterbatasan sumber daya, dibutuhkan komitmen untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
“Penyuluh hukum harus menjadi penghubung antara regulasi dan realitas di masyarakat. Sampaikan hukum dengan cara yang mudah dipahami dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar para pejabat yang baru dilantik terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran berkelanjutan, serta aktif turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat. Keberadaan paralegal dan pos bantuan hukum, menurutnya, harus dioptimalkan agar mampu menyelesaikan permasalahan hukum hingga tingkat desa melalui pendekatan yang humanis, termasuk mediasi.
Menutup sambutannya, Haris mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas.
“Koordinasi adalah kunci. Saya minta para pimpinan memberikan arahan dan pendampingan, agar seluruh tugas dapat berjalan selaras dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya.
Harapannya dari pelantikan ini, para pejabat fungsional yang baru dapat menjalankan amanah dengan profesional, berintegritas, serta mampu memperkuat layanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
