SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Naskah Akademik dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/9). Rakor yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini dihadiri unsur pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, jajaran Pemkab, serta Tim Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jatim.
Penyusunan Naskah Akademik dan Harmonisasi Lima Raperda Inisiatif DPRD Probolinggo Masuki Tahap Akhir
SURABAYA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Naskah Akademik dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/9). Rakor yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini dihadiri unsur pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, jajaran Pemkab, serta Tim Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jatim.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Mohammad Zubaidi, M.Pd, memimpin rapat yang turut dihadiri Ketua Komisi I H. Saiful Bahri, Ketua Komisi IV Ning Ayu Novita, perwakilan Komisi II Ir. T. Edi Susanto, perwakilan Komisi III Alfiana Firda, perwakilan Raperda ke-5 Muchlis, serta Kepala Bagian Hukum Pemkab Probolinggo Adhy Catur Indra dan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto menyampaikan pokok-pokok penting terkait lima Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo, yaitu:
Raperda Fasilitasi Pesantren, yang diharapkan memperkuat fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pesantren di Probolinggo melalui dukungan regulasi daerah.
Raperda Penyelenggaraan Utilitas Terpadu, yang ditujukan untuk menata kabel dan infrastruktur kota secara rapi sesuai rencana induk utilitas. Haris menekankan pembangunan utilitas terpadu bisa dilakukan bertahap dan melibatkan BUMD bila diperlukan.
Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai payung hukum pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2009 dan PP No. 39 Tahun 2012.
Raperda Penyelenggaraan Pemakaman, yang memastikan pemakaman di Probolinggo tersedia cukup, inklusif, dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan.
Raperda Produk Unggulan Daerah, yang diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual produk unggulan.
“Kelima Raperda ini menjadi landasan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujar Haris.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal harmonisasi dan penyusunan naskah akademik, sekaligus wadah menyamakan persepsi antara DPRD, Pemkab, dan Kanwil Kemenkum Jatim dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana
